MARAKNYA FENOMENA POLITIK IDENTITAS DI RANA LOKAL

Oleh Randy Koterisa

  1. Latar Belakang

Negara Indonesia telah memberikan perhatian yang besar tentang masalah integrasi, hal tersebut tidak dapat terlepas dari kondisi keragaman masyarakat yang terjadi di Indonesia. bahkan sebagai danpak dari keanekaragaman tersebut masyarakat Indonesia di sebut sebagai masyarakat super majemuk, sehingga dari kemajemukan tersebut dapat memiliki dua implikasi yang kontradiktif di satu sisi kemajemukan tersebut menjadi karakterstik dan daya tarik tersendiri bagi bangsa Indonesia. namun di sisi lain Ia menjadi ancaman bagi integrasi bangsa yang mendorong pada disintegrasi. Nah apa pula politik identitas itu? Menurut (Cressida Heyes) (dalamStanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) politik identitas adalah, tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Menguatnya Politik identitas ini dapat kita lihat contoh-contohnya di banyak daerah, yaitu adanya gerakan-gerakan serba kedaerahan, keagamaan, kesukuan, sampai gerakan cara berpakaian yang melambangkan identitas daerahnya. Patut di sadari juga bahwa sampai saat ini kurang lebih 71 Tahun lamanya bangsa Indonesia masih mampu mempertahankan persatuan NKRI, walaupun harus di tempuh dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan yang tidak mudah. Karena proklamasi yang di kumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tidak menjamin bangsa Indonesia akan bebas dari segala bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa, justru ancaman dengan berbagai modus operandi yang datang menronrong persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya yang kita temui dewasa ini yaitu maraknya Fenomena Politik Identitas Di Ranah Lokal, lewat kontestasi pemilihan kepala Daerah, yang mana setiap para colon yang maju dengan mengankat dan mengemukakan isu-isu Suku Agama dan Ras (SARA) misalnya pada saat Kampanye Para calon berdiri dengan orasinya yang bunyinya : pilih saya, karena saya anak adat, satu agama, satu ras dengan kalian yang sudah secara langsung tentu telah bertentangan dengan salah satu pilar kebangsaan yaitu Binekha Tunggal Ikha, yang mana telah mendiskriminasi hak para calon lain untuk berkompetisi secara dewasa dalam demokrasi Indonesia, dari hal tersebut sehingga saya tertarik untuk menulis tulisan ini untuk memberikan penjelasan tentang maraknya politik identitas di ranah lokal.

  • PEMBAHASAN
  1. Maraknya Fenomena Politik Identitas di Rana lokal

Dari sejarah Indonesia, politik identitas yang muncul cenderung bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik.Terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahaan saat ini, khususnya di rana lokal atau Daerah sangat kental sekali politik identitas, di mana operasionalisasi politik identitas memainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Hal ini sejalan dengan bergeseranya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, pada era reformasi, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah oleh konstituen di daerah masing-masing. Politik Identitas ini ditampakkan dengan maraknya isu etnisitas dan gejala primordialisme yang diusung melalui isu “putra daerah” dalam menduduki jabatan publik, isu etnis asli dan anti pendatang, dan isu etnis mayoritas dan minoritas.

  1. Dominasi Pendatang Dalam Birokrasi Pemerintahan Di Papua 

Melihat  feomena  yang  terjadi  di  Papua  di  mana  terjadi  ketidakberdayaannya penduduk asli papua dan merasa di terpinggirkan. Sehingga dari ketidakberdayaan atau keterbelakangan yang disengaja ataupun tidak, mempunyai implikasi pada posisi dalam pemerintahan. Bahkan realitas menunjukkan terjadinya penguasaan birokrasi pemerintahan oleh kaum pendatang. Hal ini dibenarkan Syamsuddin Haris (1999) dalam Indonesia di Ambang Perpecahan. Dalam tulisannya, Haris menyatakan bahwa selama Papua bergabung dengan Indonesia dominasi birokrasi etnis non Irian terjadi baik di Provinsi maupun di Kabupaten. Sehingga dalam pengambilan keputusan yang di lakukan oleh orang asli papua terasa termarginalkan.

Pembinaan aparatur dari pusat maupun daerah dipandang tidak menghasilkan putra daerah Papua. Bahkan pejabat di Pemerintahan Daerah maupun di Kantor Wilayah Departemen Teknis di Daerah Provinsi dan Kabupaten ternyata diisi oleh orang-orang non Papua dominasi non papua ini pada akhirnya hanya menghasilkan kebijakan, penyelesaikan masalah politik dan sebagainya yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat Papua. Menurut saya dominasi semacam ini membentuk beberapa kejanggalan yang ada pada setiap individu-individu suatu kelompok untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan rakyat Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua. Yang pertama: Rakyat papua ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena dalam persepsi rakyat papua bahwa kami rakyat papua adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman yang sangat mencolok dari aspek rasisme dan etnisitas dengan bentuk kebudayaan rakyat papua yang bercorak multikulturalisme dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, kami harus terlepas sendiri dari wilayah kekuasaan NKRI, sehinnga kami sendiri dapat mengatur dan mengurus sendiri Pemerintahan kami. Kedua : Dari hal tersebut maka pemerintah Indonesia berupaya untuk mencegah agar supaya Papua jangan terlepas dari NKRI dengan memberikan solusi lewst di keluarkannya Undang-undang Otonomi Khusus ( Otsus) dalam UU No. 21 Tahun 2001 yang dalam penjelasan Undang-Undang tersebut di mana pemerintah memberikan hak sebagian besar untuk rakyat papua dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu di birokrasi Pemerintahan dengan presentasinya( 70 % : 30% ).

Namun demikian hal tersebut justru menimbulkan marakya politik identitas di rana birokrasi pemerintahan di Papua bagi kaum pendatang yang juga merupakan bagian dari NKRI yang kadang mendapat diskriminasi dalam pekerjaan di Papua karena faktor aturan yang di terapkan sangatlah ekstrim dan mendiskriminasi kaum pendatang.

  1. Implikasi Maraknya Politik Identitas terhadap Eksistensi Bhinneka Tunggal  Ika sebagai Salah Satu Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang cukup vital apabila dia tidak hanya diposisikan sebagai sebuah semboyan, melainkan sebuah cita-cita yang diresapi, dihayati, untuk kemudian diimplementasikan oleh segenap bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika seperti kita pahami sebagai semboyan Negara, yang diangkat dari penggalan kakawin Sutasoma mahakarya dari Mpu Tantular pada jaman Kerajaan Majapahit (abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu. Semboyan ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara alamiah, dan sosial-kultural dibangun atas dasar keanekaragaman.

Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan integrasi nasional di tengah masyarakatnya yang majemuk. Di samping itu, semboyan tersebut diharapkan mampu menjadi nafas perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sehingga, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai bangsa yang multikultural, akan tetapi dikenal sebagai bangsa yang mampu mengelola multikulturalnya untuk mencapai tujuan nasional.

Apabila dibenturkan dengan fenomena kekinian, maka kebhinnekaan Indonesia sangat erat kaitannya dengan isu politik identitas. Penteorian terkait politik identitas memiliki jenis dan ragam yang cukup banyak terkait perspektif apa yang digunakan oleh ahli yang mendefinisikannya. Namun, dalam pembahasan ini, penulis cenderung merujuk pada pembahasan politik identitas pada ranah praksis atau operasional. Hal tersebut dilakukan oleh penulis mengingat isu politik identitas semakin menguat yang diaktualisasikan secara implisit melalui pesta-pesta demokrasi rakyat. Dalam hal ini yang menjadi rujukan yaitu partai-partai politik yang saat ini menjadi sebuah wadah yang cukup massif bagi masyarakat untuk bereksistensi sebagai warga negara yang partisipatif.

Seperti kita ketahui, partai politik menjadi bagian dari infrastruktur politik dalam era reformasi ini. Partai politik memberikan warna tersendiri bagi dinamisasi perpolitikan di Indonesia dan mampu memberikan ruang bagi warga masyarakat yang memilih untuk menjadi input yang tepat bagi sistem politik Indonesia. Dalam perjalanannya, partai politik mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama yang paling dapat diukur adalah dari segi kuantitas. Jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum semakin meningkat, hingga dapat kita rasakan kertas pemilihan umum hampir seukuran koran, dan tidak jarang semakin membuat bingung bagi para pemilih. Tetapi hal tersebut sepertinya tidak berlaku pada pemilihan umum yang akan datang, karena terdapat perubahan dari electoral treshold menjadi parliamentary treshold sebesar 3,5%.

Terlepas dari itu, terkait kuantitas maupun perubahan sistem pemilihan umum bukan menjadi fokus pembahasan yang akan dikemukakan oleh penulis. Dalam hal ini, penulis cenderung tertarik untuk mengulas latar belakang pendirian sebuah partai politik. Dalam arti, seseorang mendirikan partai politik ataupun bergabung dalam sebuah partai politik dilatarbelakangi oleh persamaan agama, suku, ras, budaya, daerah asal, atau didasari atas profesionalitas karena adanya kesesuaian ideologi maupun asas partai. Seringkali kita jumpai topik yang diusung dalam sebuah kampanye, baik pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan anggota legislatif, tidak mengusung isu-isu profesionalitas terkait peningkatan kinerja, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi anggaran, perbaikan kualitas manajemen sumber daya manusia, maupun lainnya. Akan tetapi, peserta (calon) beserta tim suksesnya, cenderung tertarik untuk memunculkan isu-isu primordialisme maupun etnosentrisme. Bahkan, terdapat pula beberapa partai politik yang didirikan atas dasar persamaan golongan agama. Misalnya saja, mereka yang beragama Islam mendirikan partai politik yang berasaskan nilai-nilai islam dan diaktualisasikan menggunakan simbol-simbol Islam yang sangat kental.

III KESIMPULAN

Dari penjelasan Esai di atas tentang “:Politik Identitas Dalam Bingkai Indonesia Sebagai Warga Negara Yang Menjunjung Tinggi Multikulturalisme Dan Kebinekaan Masyarakat” maka saya dapat menarik suatu kesimpulan secara keseluhan dengan memberikan sub thema kesimpulan yaitu :

Peranan Pemerintah dalam Mencegah Maraknya Politik Identitas Untuk Menciptakan Integrasi Bangsa Indonesia Dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika

Dalam kaitannya dengan maraknya isi politik Identitas di seluruh Daerah di Indonesia maka, Pemerintah mempunyai peranan penting dalam melakukan pencegahan dan pemberatasan politik identitas di setiap daerah lewat pemekaran daerah otonomi baru yang berimplikasi dalam pengakuan hak politik di daerah melalui bursa pemilihan Kepala Daerah oleh konstituen yang membentuk ikatan-ikatan rasisme dan etnisitas bahkan keagamaan di suatu daerah yang di usung lewat putra asli daerah atau kali penyebutan di papua untuk pemilihan kepala derah yaitu dukunglah saya, karena saya adalah “anak adat”. Hal-hal semacam ini yang membuat terjadinya diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas atau kaum pendatang yang berakibat pada terjadinya disintegrasi bangsa.

Sehingga menurut saya salah satu solusi yang harus di ambil dari pemerintah adalah dengan merubah regulasi tentang sistem pemerintahan daerah dengan membatasikebijakan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah yang bersifat diskriminasi terhadap kaum minoritas ataupun pendatang sehingga setiap warga negara dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum maupun pemerintahan dan itulah sebenarnya hakikat dari negara demokrasi sehingga bisa menciptakan integrasi bangsa dalam bingkai bineka tunggal ika dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Kemudian untuk Undang-undang pemilihan Kepala Daerah, (Gubernur, Bupati/walikota) sangat vital untuk di revisi ulang oleh pemerintah dalam rangka untuk mencegah dinasti-dinasti politik di daerah yang mana telah bertentangan dengan salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu UUD 1945 Pasal 28d ayat (3) yang berbunyi : Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan yang mana telah bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam pasal 7 huruf (r) yang berbunyi salah satu persyaratan calon kepala Daerah adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana , hal ini sangat sangat perlu untuk dikaji oleh pemerintah untuk mencari solusi.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Muhtar Haboddin. Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. Jurnal Studi Pemerintahan Volume 3 Nomor 1 Februari 2012.
  2. A. Kaufffman, ”The Anti-Politics of Identity,” Socialist Review, No.1, Vol. 20 (Jan.-March 1990), hal. 67-80.
  3. Ibid, Muhtar Habbodin

SUMBER LAIN

  1. Pengalaman
  2. Studi kasus Politik Identitas di Papua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s